Halaskargazi Mh. Rumeli Cd. No: 25-27 D:6 Nişantaşı, Şişli - İstanbul
+90 212 863 37 65
info@nicederm.com.tr

omnibus law

Undang-undang ndang tentang penciptaan lapangan kerja (UU Ciptaker) ditandatangani kemarin Senin (2/11) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tersebut Akan mulai berlaku pada 2 Nov 2020.

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, kita baca di pasal 186 undang-undang Ciptaker. Politik Republic of Indonesia

Dalam pengaturan ini, Undang-Undang Ciptaker juga akan diumumkan dalam Berita Resmi Negara Republik Dutch East Indies nutrient agar setiap orangutang mengetahuinya.

Jokowi menandatangani UU Ciptaker pada tender hari tanggal 2 November. Pada hari yang sama, Sekretaris Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengesahkan undang-undang yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu.

Undang-undang Ciptaker juga mengatur pembuatan peraturan sekunder.

Dalam ketentuan terakhir, Pasal 185 menyebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan, baik berupa Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP), harus disahkan paling genus Lama tiga bulan. atau hingga Februari 2021. Politik Dunia

“Semua ketentuan penegakan hukum yang telah diubah undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan harus diubah paling Lama tiga bulan,” kata Pasal 185. , huruf b.

Meski secara resmi diberlakukan, UU Ciptaker masih kontroversial. Sejumlah pihak menemukan kesalahan atau kejanggalan. Salaat satu hal yang mengemuka pertama adalah ketidakteraturan Pasal 6, yang mengacu pada Pasal 5.

Naskah UU Ciptaker yang diunggah ke situs resmi Sekretaris Negara berjumlah 1.187 halaman, lebih banyak Dari 812 halaman yang diajukan DPR Oktober lalu.

Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui adanya kesalahan teks UU Ciptaker yang ditandatangani Jokowi. Meski demikian, Pratikno berpendapat bahwa kesalahan undang-undang tersebut bersifat teknis dan administratif.

“Saat ini kami menemukan kesalahan teknis tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Namun kesalahan tersebut bersifat administratif sehingga tidak mempengaruhi implementasi UU Cipta Kerja, ”kata Pratikno. Berita Politik Terkini

Politik Indonesia